Soundwaves: Tim Pencari Fakta Novel

Menyoal tindak lanjut kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK

Oleh
Usman Hamid Dok. Usman Hamid

Intelektual terkemuka dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berujar di media sosial, "Demi Allah saya tidak akan memilih Jokowi jika tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Novel." Bagaimana sikap itu bisa muncul dari seorang peneliti senior yang bekerja sebagai peneliti pegawai negeri di lembaga penelitian milik pemerintah? Mengapa pemerintahan Jokowi tak juga mampu mengusut kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang kini telah berlalu selama lima bulan?

Meski kini berada di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian, seorang petugas polisi yang dianggap mumpuni oleh sebagian kalangan, waktu lima bulan ternyata belum bisa membuat kepolisian berhasil mengungkap siapa aktor intelektual penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Setidaknya ada tiga sebab yang tampaknya melatarbelakangi nihilnya hasil penyidikan kepolisian dalam menemukan pelaku lapangan dan aktor intelektualis penyerangan dengan air keras terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017.

Pertama, hubungan kurang harmonis antara KPK dan Polri sudah merupakan rahasia umum, lebih-lebih setelah Novel—penyidik Polri yang menjadi ujung tombak KPK—pernah menggeledah markas bekas institusinya sendiri pada 30 Juli 2012 dalam rangka penyidikan kasus korupsi simulator SIM. Ketidakharmonisan terakhir muncul kembali pada awal 2014-2015 ketika Komisaris Jenderal Budi Gunawan gagal naik sebagai Kapolri akibat tersandung kasus korupsi "rekening gendut" pejabat kepolisian yang ditangani oleh KPK.

Setelah peristiwa itu, Novel menjadi sasaran bertubi-tubi dari kepolisian. Dari mulai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus lampau di Bengkulu, penangkapan di tengah malam, penabrakan Novel ketika berkendara motor, memata-matai Novel seperti kriminal, hingga yang terakhir upaya mengkriminalisasikan kembali Novel berdasarkan laporan pidana Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman yang kini telah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya.

Aris yang juga berasal dari institusi kepolisian ini mempidanakan Novel pada 13 Agustus karena merasa "tersinggung" oleh sebuah surat elektronik yang dikirimkan oleh Novel sebagai ketua sekaligus mewakili Wadah Pegawai KPK tentang dinamika penempatan penyidik senior Polri ke dalam KPK. Aris yang sebelumnya diminta oleh pimpinan KPK agar tidak memenuhi undangan Panitia Khusus Angket DPR justru malah hadir dan menimbulkan kontroversi tentang upaya pelemahan KPK dari dalam hingga pecahnya internal KPK.

Dinamika internal ini tampaknya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga langkah Novel yang mewakili serikat pegawai tersebut lebih dilihat sebagai tindakan pribadi dan sekaligus sebuah tindakan yang bermuatan kriminal. Langkah polisi yang janggal ini memperlihatkan kepentingan tersebut.

Potensi ancaman kriminalisasi terhadap Novel berlanjut dengan pada 5 September. Komisaris Besar Adi Deriyan mengabarkan bahwa kasus ini telah mengandung unsur pidana, yaitu Novel diduga melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pasal ini telah memenjarakan sejumlah warga negara yang aktif dan mengkriminalkan sejumlah aktivis hanya karena pendapat-pendapatnya yang kritis.

Sementara gesekan di antara keduanya tak pernah mereda dan berbagai manuver sejumlah politisi untuk memperburuk citra KPK, citra KPK justru meningkat lebih dari 75 persen dalam periode 2014-2015. Sebaliknya, kuatnya dugaan korupsi dalam tubuh kepolisian membuat publik semakin tak percaya pada kredibilitas lembaga tersebut—62,4 persen responden penelitian Kompas menilai Polri sarat akan kepentingan politik (Kompas, 2 Februari 2015). Terakhir, sebuah survei nasional yang dilansir pada Agustus 2016 menunjukkan kepolisian hanya menempati tingkat kepercayaan keempat dan survei yang sama menunjukkan DPR malah menempati urutan terendah (Indikator 2016).

Kedua, kepolisian bekerja berdasarkan ada tidaknya tekanan publik dalam kasus Novel. Tekanan publik terakhir muncul ketika pada 27 Juli 2017 Novel membagikan informasi mengenai daftar penyidik yang akan diteror, lengkap dengan alamat rumah dan rute perjalanannya. Terlepas dari teror yang disebarkan oleh keberadaan daftar tersebut, penyerangan terhadap penyidik haruslah dicegah sebisa mungkin.

Sayangnya, dalam menangani kasus penyerangan terhadap Novel sejumlah petinggi Polri hanya sesekali menyampaikan penjelasan ketika protes publik mengemuka di media massa dan media sosial. Itu pun bernada "penundaan," bukan sebuah kemajuan. Contoh terakhir adalah saat wawancara televisi pada 31 Juli 2017, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa kepolisian akan "menunggu" KPK untuk bersama-sama menyusun tim ini.

Ketika banyak aktivis menilai langkah kepolisian amat lambat, Kombespol Argo Yuwono dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak merasa demikian. Baginya, 56 saksi yang telah didengar keterangannya, 50 jenis rekaman kamera pengawas yang sudah dikumpulkan, dan 100 toko kimia penjual air keras yang telah dikunjungi adalah kemajuan signifikan (Tempo, 1 Agustus 2017). Publik belum lupa tentang pernyataan pihak kepolisian yang seolah-olah menjelaskan kasus serangan terhadap Novel tersebut hanya terkait dengan persaingan bisnis online jilbab yang digeluti Rinal Emilda, istri Novel.

Ketiga, tidak adanya institusi pengawas yang efektif semacam Tim Pencari Fakta yang bisa memastikan kepolisian bekerja sungguh-sungguh dalam membongkar perkara ini. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, ide pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kembali dibicarakan. Pembicaraan ini setelah tuntutan masyarakat atas penuntasan kasus Novel mengemuka di media massa dan membludak di media sosial. Alih-alih menjadi rencana yang serius dijajaki, rencana pembentukan TPF lebih terdengar seperti basa-basi.

Daripada membentuk TPF, Kapolri Tito Karnavian mengusulkan agar dibentuk tim investigasi gabungan KPK-Polri, seolah lupa akan efektivitas TPF dalam menyelesaikan perkara.

"TPF itu tidak pro-justicia, artinya hasilnya tidak bisa langsung dijadikan barang bukti penyidikan dan dibawa ke pengadilan,"ujarnya (BBC Indonesia, 31 Juli 2017). Melalui pernyataan ini, Kapolri sebenarnya telah menutup mata atas signifikansi TPF dalam beberapa kasus yang terjadi di masa lalu.

Pada kasus Munir misalnya, TPF dibentuk tanpa kewenangan pro-justicia, namun tim ini menjalankan fungsi korektif atas langkah pihak kepolisian yang secara inheren mengemban wewenang pro-justicia. Hal ini termaktub dalam Keputusan Presiden 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF Kasus Meninggalnya Munir. Tim yang bersangkutan berwenang untuk "mengusulkan arah penyidikan, memonitor, dan mengevaluasi perkembangannya."(Laporan Akhir TPF Kasus Meninggalnya Munir, 2005). Naif jika kita tidak mengakui fungsi check and balances yang dilakukan oleh TPF, yang kemudian berhasil mengakselerasi upaya penemuan kebenaran.

Oleh karenanya, penting memastikan dibentuknya TPF independen yang bisa jadi tetap melibatkan aparat KPK-Polri, namun imparsialitas anggotanya terjamin—mereka tidak boleh merepresentasikan kepentingan lembaga. Pembentukan tim ini juga harus disegerakan, semata untuk memberikan keadilan bagi Novel dan mencegah terulangnya kejadian serupa kepada siapapun, khususnya mereka yang berusaha menjalankan tugas anti-korupsi.

Kapolri lantas berusaha meredam kegeraman publik atas lambatnya penyidikan dengan menunjukkan sketsa wajah pelaku—sesuatu yang sudah dirilis oleh Tempo bahkan sebelum Kapolri mengumumkan sketsa buatan polisi. Pola yang sama berulang: baru bicara setelah ada tekanan, baru memperlihatkan sesuatu setelah ada desakan.

Puas atas pencapaian itu, rencana pembentukan TPF yang kemudian disederhanakan menjadi Tim Investigasi Gabungan KPK-Polri juga tak menunjukkan titik terang. Apa pun kewenangan yang melekat pada tim ini, selama ia merupakan gabungan dari kedua lembaga, maka tarik ulur penyelesaian perkara tetap tak terhindarkan. Namun jika TGPF itu betul-betul melibatkan unsur masyarakat, seperti yang terjadi pada TPF Kasus Meninggalnya Munir, maka proses dan hasilnya bisa jauh lebih baik meski pun tarik ulur akan tetap ada.

Belajarlah dari kasus penyerangan terhadap aktivis anti korupsi Tama Satrya Langkun yang hanya ditangani oleh kepolisian dan atau kasus intimidasi dan pembunuhan terhadap wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Bernas, Udin. Kasus itu tetap gelap hingga saat ini.

Jika TPF tak segera dibentuk dan kasus Novel dibiarkan menguap seperti kasus Tama, tak usah heran jika korupsi terus berlangsung, pelanggaran HAM terus berulang, dan tak usah heran jika kita akan semakin kehilangan orang-orang yang berkomitmen pada perbaikan bangsa dan negeri ini.

Editor's Pick

Related

Most Viewed

  1. Mundur dari Payung Teduh, Is: “Saya Enggak Egois”
  2. SORE Merekam Ulang Lagu Grup Fariz RM dan Erwin Gutawa
  3. Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak
  4. 10 Destinasi Wisata Musik Legendaris di Inggris
  5. Perpaduan Gairah Musik dan Skateboard di Volcom: Road to Cakrawala

Add a Comment