Op-Ed: Membela Demokrasi dan Agama di Tengah Kondisi Politik Indonesia: Masih Mungkinkah?

Perkara mereka yang menunggangi dan mengatasnamakan agama untuk alasan-alasan politis

Oleh
Suasana aksi damai 411 di Jakarta pada tahun lalu. VOA/Fathiyah Wardah

Pilkada DKI Jakarta putaran pertama telah berakhir kemarin. Hasilnya, pasangan calon nomor 2 (Ahok - Djarot) dan pasangan calon nomor 3 (Anies - Sandi) bakal melaju ke putaran kedua pada 19 April mendatang. Mendekati tanggal tersebut, diprediksi masih akan kita saksikan warga masyarakat kita—Jakarta, terutama, juga semua yang terkena dampaknya—semakin terpecah menjadi dua kelompok. Poster, spanduk, dan lelucon Internet yang menarget kedua paslon masih akan tersebar luas.

Hari ini dan ke depannya, tentunya kita semua bisa berharap bahwa pasca pilkada, semua akan kembali damai. Namun, jika kondisi pasca Pilpres 2014 bisa menjadi pelajaran, keadaan tak akan sesederhana itu—perpecahan tetap membekas, walau kadang terselubung.

Mari kita lihat perpecahan yang kian menganga ini. Kubunya tampak cukup jelas: Mereka yang memercayai politik Islam konservatif (dengan Habib Rizieq sebagai wajahnya), dan mereka yang berpegang pada manajemen pembangunan progresif (dengan Ahok sebagai sosoknya).

Yang berbahaya dari perpecahan ini adalah ilusi yang ditimbulkannya: seolah masyarakat—anak-anak muda yang baru saja mengenal politik, terutama—hanya punya dua pilihan. Jika kita tidak setuju dengan kaum Islamis yang turun ke jalan, maka kita wajib mendukung Ahok, berikut seluruh nilai-nilai yang dipegangnya.

Di sini saya tidak hendak mengajak berbicara mendetil mengenai kebijakan-kebijakan Ahok, maupun posisinya dalam isu-isu seperti penggusuran dan reklamasi. Masalah-masalah tersebut amat penting, tentunya, namun bukanlah hal yang paling meresahkan saya saat ini.

Yang paling meresahkan saya justru selentingan-selentingan viral di media sosial, yang menjelek-jelekkan mereka yang turun ke jalan. "Bikin macet," "pengangguran," "pemalas yang hanya bisa protes," dan sebagainya, merupakan olokan-olokan yang amat umum dilontarkan pada mereka.

Intinya sama: Kaum Islam fundamentalis yang turun ke jalan tak lebih dari sekadar sekelompok pemarah bodoh yang enggan bekerja keras, dimotivasi tak lebih dari dendam dan rasa malas. Subyektivitas sekian ratus ribu masyarakat direduksi menjadi dua dimensi yang amat dangkal, dan kita-kita yang bukan mereka beramai-ramai memalingkan muka dan tertawa.

Begini. Saya ingin tegaskan bahwa saya tak ada maksud sama sekali untuk membela posisi maupun tindakan kaum Islamis yang turun ke jalan dengan agenda-agenda rasialis dan diskriminatif—saya juga amat terusik dengan keberadaan mereka. Namun, menurut saya, mereduksi pandangan lain menjadi dua dimensi semacam ini merupakan tindakan rabun jauh yang buta pada kompleksitas sosial.

Pertama, mengkritik tindakan turun ke jalan sebagai tindakan kaum pengangguran yang bikin macet merupakan pandangan borjuis yang tak paham sejarah. Hampir seluruh transformasi sosial didahului oleh gerakan semacam ini—bahkan, bisa dibilang, tulang punggung demokrasi adalah keberanian untuk turun ke jalan semacam ini.

"Mengkritik tindakan turun ke jalan sebagai tindakan kaum pengangguran yang bikin macet merupakan pandangan borjuis yang tak paham sejarah."

Saya rasa amat salah jika kita mengritik kaum Islam fundamentalis akan format aksi ini, dan bukan atas konten yang dikandung dalam seruan-seruan mereka. Itu sama saja menafikkan demokrasi dan seluruh pencapaiannya saat ini. Alegori sederhananya begini: Keberadaan roman picisan bukan berarti format novel merupakan sesuatu yang secara inheren bermasalah—kita masih bisa punya Lelaki Harimau. Bukan formatnya yang salah, namun bagaimana format itu sering dibajak oleh mereka-mereka yang menyebarluaskan hal-hal yang membuat gusar masyarakat luas.

Aksi turun ke jalan bukanlah aksi mengemis jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Kita tidak seharusnya senaif itu. Kita seharusnya paham bahwa "kemakmuran" merupakan sesuatu yang dapat dicapai oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali, asalkan mereka mau bekerja keras. Pandangan semacam itu bukan saja naif, namun juga diskriminatif pada mereka-mereka yang kurang beruntung. Abai pada ketimpangan sosial, abai pada rumpangnya sistem pendidikan kita, abai pada ketidakberpihakan lapangan pekerjaan pada mereka-mereka yang kurang beruntung.

Aksi turun ke jalan selalu merupakan seruan bahwa sistem yang berlaku tidak berjalan semestinya. Turun ke jalan itu kerja keras—orang malas tak akan mau melakukannya. Jika ada jalan lain selain protes untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan—dengan kata lain, jika sistem berjalan dengan baik—saya yakin jumlah orang yang turun ke jalan tak akan begitu banyak.

Lantas, apa yang mereka inginkan? Kehormatan, pengakuan, dan sejenisnya, tentu. Semua itu benar. Namun, mengapa harus turun ke jalan dan mengatasnamakan agama?

Sekarang saya ingin coba menanyakan sesuatu yang mendasar: Apa itu agama? Saya tidak berbicara tentang iman terhadapnya sebagai wahyu dari Tuhan, penyampai Kebenaran mutlak, dan sebagainya. Pertanyaan saya, lebih tepatnya: Bagaimana kita memperlakukan agama dalam kehidupan praktis kita sehari-hari?

Saya sampaikan sedikit cerita menarik dari pelajaran sejarah dunia. Ketika Komodor Perry datang ke Jepang dan hendak memperkenalkan gagasan kebebasan beragama, masyarakat Jepang cukup bingung. Mereka tidak memiliki gagasan tentang agama—setidaknya, tidak sebagaimana dipahami dunia Barat. Di Jepang, yang mereka kenal hanyalah tradisi, spiritualitas, dan filsafat. Sementara gagasan agama dari dunia Barat begitu politis: tentang segregasi, kekuasaan, metode pengendalian dan pendisiplinan masyarakat, dan sejenisnya. Ini sama sekali asing bagi mereka.

Kita terlalu terbiasa dengan cara pandang kita sehari-hari, sehingga kita seringkali lupa bahwa ada cara pandang lain. Tentang agama, misalnya. Kita kerap memandang sikap beragama sebagai ekstrem, moderat, liberal, dan seterusnya—namun kita seringkali lupa mempertanyakan posisi agama dalam wacana praktis kehidupan kita sehari-hari.

Saya rasa ada dua fungsi umum yang kini ditempati oleh agama dalam kehidupan bermasyarakat kita secara luas. Pertama, sebagai teori sosial alternatif setiap kali terjadi fenomena yang tak dapat dijelaskan secara sederhana. Desa dilanda bencana? Pasti hukuman dari Tuhan. Tiba-tiba mendapatkan keberuntungan? Pasti karena kita rajin berdoa. Sudah rajin beribadah dan bekerja keras, namun sekelompok masyarakat masih kurang makmur? Pasti karena penguasa berasal dari kalangan non-Muslim.

Kita bisa dengan mudah menertawakan cara pandang tersebut sebagai cara pandang kaum yang kurang terpelajar. Tapi perlu juga diingat bahwa status terpelajar dan bukan terpelajar, lagi-lagi, merupakan masalah struktural yang lebih terkait dengan pemerataan infrastruktur pendidikan dan ketersediaan tenaga didik berkualitas ketimbang ras, gender, suku, maupun agama seseorang.

Kedua, kita sudah terlanjur terlalu sering memosisikan kegiatan politis dan organisatoris agama sebagai pemicu kekerasan. Saya rasa ini bukan salah kita sepenuhnya, namun salah rezim Orde Baru dan peninggalannya yang seringkali menjadikan ormas Islam sebagai boneka kekerasan pemerintah. Mulai membantu menculik dan membunuh terduga aktivis PKI di masa Orde Baru, hingga desas-desus yang sempat muncul mengenai dalang di balik kekerasan SARA di Era Reformasi. Ormas Islam selalu identik menjadi sekutu diam-diam pemerintah untuk melancarkan aksi-aksi kekerasan—baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan berupa wacana-wacana diskriminatif. Saya tidak mengatakan semua berita ini benar, tentunya, namun yang relevan di sini adalah persepsi yang beredar di masyarakat.

Kita kombinasikan saja seluruh faktor di atas: Ketimpangan infrastruktur pendidikan; ketidaktersediaan tenaga pendidik (pendidik agama juga, tentunya) yang berkualitas; ketimpangan kesempatan berkarier, atau setidaknya kesempatan untuk mencapai kemakmuran yang memadai bagi diri dan keluarga; serta pemahaman salah kaprah tentang fungsi organisasi Islam yang sudah terlanjur mengakar dalam psikologi masyarakat, akibat gemblengan pemerintahnya sendiri selama berpuluh tahun (dan masih didorong hingga kini: tak susah melihat motif politis di balik demonstrasi agama anti-Ahok).

Campuradukkan semua itu dengan elemen-elemen agama, yang memang pada dasarnya begitu terkait dengan kehidupan emosional dan persepsi diri manusia. Maka masyarakat semacam apa yang kita dapatkan? Tepat sekali.

Saya hanya ingin berkata: Jangan terlalu mudah menyalahkan demokrasi. Jangan terlalu mudah menyatakan betapa gerakan-gerakan turun ke jalan itu merupakan sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang kurang kerjaan yang malas. Jika tak ada tradisi semacam itu, mungkin kita masih berada di bawah diktator militer tanpa kebebasan berbicara.

"Jika tak ada tradisi turun ke jalan, mungkin kita masih berada di bawah diktator militer tanpa kebebasan berbicara."

Jangan terlalu mudah jatuh dalam perangkap SARA dan diskriminasi kelas. Mungkin yang protes memang orang-orang kurang terpelajar, orang-orang kampung, orang-orang Muslim yang pemahamannya akan Islam berbeda dengan Anda. Saya tahu mereka tidak menyenangkan, sebagian dari mereka melecehkan setiap wanita yang lewat, sebagian besar berbau tidak sedap, atau apalah.

Saya ingin mengingatkan saja bahwa kita bisa memilih untuk tidak rabun jauh. Kita bisa memilih untuk mengenakan kacamata kritis dan mulai menyadari bahwa masyarakat semacam ini pun merupakan hasil dari manajemen tata negara yang kurang baik. Kita bisa memilih untuk membela demokrasi dan agama di tengah kondisi politik Indonesia saat ini—tindakan yang bukan saja masih mungkin, namun sudah menjadi kewajiban moral kita sebagai yang lebih terpelajar dan lebih beruntung.

Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Mudah. Berhenti menyebarluaskan kebencian. Mulai ikut mendidik masyarakat bahwa organisasi Islam tidak seharusnya menjadi tiket gratis untuk melakukan kekerasan. Mulai memikirkan cara pemerataan infrastruktur pendidikan dan lapangan pekerjaan, atau sekadar mendukung mereka-mereka yang berjuang di bidang ini.

Kita bisa mulai lebih jeli dalam melontarkan selentingan di media sosial. Ini bukan perkara format demokrasinya (kecuali kita rela diperintah diktator tak manusiawi demi bebas macet). Ini bukan perkara bungkus agamanya. Ini perkara mereka yang menunggangi dan mengatasnamakan agama untuk alasan-alasan politis, memanfaatkan ketimpangan masyarakat dan kompleksitas politik ekonomi demi kepentingan golongan.

Merekalah yang hendaknya kita serang dalam berwacana. Sejeli mungkin, sebrutal mungkin. Karena kita punya lebih dari dua pilihan.

Kita selalu punya lebih dari dua pilihan.

Penulis adalah seorang esais dan penulis komik. Studionya, NaoBun Project, adalah wirausaha sosial yang berfokus untuk menghadirkan pendidikan dan kemampuan berpikir kritis bagi anak-anak dalam wujud komik.

Editor's Pick

Add a Comment