Dua Tahun Berdiri, Anang Pertanyakan Kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Anggota DPR Komisi X yang sekaligus musisi ini menduga ada puluhan miliar royalti yang harus ditagih dan didistribusikan

Oleh
Menteri Hukum & HAM Yasonna H. Laoly saat melantik para komisioner LMKN pada Juli 2015 silam. lmkn.id

Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI sekaligus musisi belum lama ini secara terbuka mempertanyakan kinerja LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang telah bekerja selama dua tahun lamanya. Lembaga yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta ini mempunyai tugas mengelola royalti lagu dan/atau musik serta menetapkan ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti yang selanjutnya disahkan oleh menteri. Anang menilai LMKN belum secara paripurna meletakkan sistem bagi industri musik di Indonesia,

"Bagaimana penagihan hari ini yang disinyalir puluhan miliar. Bagaimana membagi dan bagaimana cara menghitungnya, pakai rujukan apa? Makanya sesegara mungkin LMKN menentukan regulasinya secara detil," ujar Anang di Gedung DPR, Jakarta seperti dikutip dari siaran pers yang diterima oleh Rolling Stone. Walau begitu Anang tetap mengapresiasi sejumlah pencapaian LMKN, misalnya seperti soal pengaturan tarif royalti.

Anang menilai sejumlah pekerjaan LMKN cukup penting bagi industri musik di Indonesia seperti menetapkan sistem dan tata cara penghitungan, pendistribusian dan besaran royalti. Namun ia merasa pembagian royalti kepada pencipta lagu dan pihak terkait masih belum jelas, kendati bisnis di industri musik tetap berjalan. Baginya, kondisi ini terjadi lantaran selain belum ada sistem dari LMKN juga dikarenakan LMK dalam pendataan masih menggunakan sistem pengambilan sampling seperti melalui radio dan televisi yang sangat terbatas.

"Padahal semestinya LMK menggunakan sistem yang memiliki akurasi yang tinggi yang mendorong transparansi di sektor industri musik," tegas Anang.

Baginya dengan atribusi yang dimiliki LMKN diharapkan ada sistem baru yang transparan, akuntabel dan pro supremasi karya intelektual. Ia juga mengingatkan agar LMKN agar bekerja sesuai khittah yang telah digariskan melalui UU 28 Tahun 2014 , Permenkumham No 29 tahun 2014 serta Statuta LMKN. Anang juga meminta Meteri Hukum dan HAM untuk segera menunjuk Dirjen Hak Karya Intelektual (HKI) secara definitif karena hal ini berpengaruh terhadap urusan Haki termasuk LMKN. "Baiknya Menteri Hukum dan HAM segera menunjuk secara definitif Dirjen HKI. Karena Dirjen HKI yang langsung bersentuhan dengan LMKN. Saat ini yang terjadi LMKN seperti jalan sendiri," ujarnya.

Sejak awal didirikan, LMKN menjalankan tugas dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Permen RI Nomor 29 Tahun 2014, serta SK Menteri Hukum dan HAM. Jumlah LMK yang telah mendapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI sendiri berjumlah 6. Dari seluruh jumlah, terbagi dua kelompok yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta mencakup LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI). Sedangkan LMK Hak Terkait mencakup LMK PAPPRI, LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). Beberapa musisi menjadi komisioner di dua kelompok dalam lembaga ini seperti Rhoma Irama, Adi Kla Project, Sam Bimbo, Ebiet G. Ade, James F. Sundah dan sebagainya.

Editor's Pick

Most Viewed

  1. Rich Chigga Siap Tur Konser Keliling Amerika Serikat Kedua Kalinya
  2. 17 Lagu Indonesia Bertema Kebangsaan Terbaik
  3. Pesta Death Metal Maksimal di Everloud III
  4. Bag Raiders, Pendulum dan Colour Castle Akan Tampil di Bestival Bali 2017
  5. Kahitna, Slank, hingga Superman Is Dead Siap Ramaikan Synchronize Fest 2017

Add a Comment