Op-Ed: Pernyataan Menristek Dikti dan Prospek Pemerintah Ekstremis

"Larangan saya terhadap LGBT masuk kampus apabila mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji seperti bercinta, atau pamer kemesraan di kampus," tulis M. Nasir

Oleh
Mohamad Nasir. ristek.go.id

Sudah satu hari lebih ini linimasa berbagai media sosial ramai menanggapi pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir. Menanggapi keberadaan SGRC UI, sebuah kelompok riset dan dukungan tak resmi untuk kaum LGBT yang terdiskriminasi di kampus Universitas Indonesia, Menristek menegaskan bahwa, "Ada standar nilai dan standar susila yang harus dijaga."

"Keberadaan kelompok LGBT bisa merusak moral bangsa dan kampus sebagai penjaga moral semestinya harus bisa menjaga betul nilai-nilai susila dan luhur bangsa Indonesia," kata M. Nasir pada hari Sabtu (23/1), seusai meresmikan kampus baru Universitas PGRI Semaran seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Beberapa sumber media yang terpercaya juga mengatakan bahwa, melalui wawancaranya masing-masing, M. Nasir menegaskan larangannya akan keberadaan LGBT di kampus karena "tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia."

Bagaimana mau tidak jadi ramai? Terlepas dari legalitas hukumnya, melarang LGBT di seluruh kampus di Indonesia adalah sebuah pernyataan diskriminatif yang tak kepalang tanggung.

Setelah terjadi polemik di media sosial, M. Nasir kemudian berusaha menyelamatkan muka dengan klarifikasi melalui akun Twitternya, @menristekdikti. Kini, Bapak Menteri kita menegaskan bahwa yang dilarang bukanlah LGBT, melainkan "apabila mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji seperti bercinta, atau pamer kemesraan di kampus. Ini yang saya maksud akan berdampak terhadap kerusakan moral bangsa."


Ada begitu banyak hal yang salah dalam pernyataan lanjutan ini. Jika isunya adalah pertunjukan rasa cinta di muka umum, mengapa membawa-bawa LGBT? Dua penjelasan yang mungkin adalah: 1) LGBT lebih terdorong untuk mempertontonkan adegan mesra di muka umum, dan 2) Adegan mesra antar LGBT jauh lebih merusak moral dibandingkan adegan mesra kaum heteroseksual.

Penjelasan nomor satu jelas tidak logis. Jika ini yang dipikirkan oleh Bapak Menteri kita, betapa jauhnya beliau dengan realita yang ada. Kaum LGBT sudah merupakan kaum yang termarginalisasikan di Indonesia, yang seringkali masih takut membuka diri. Buat apa mereka mempertontonkan kemesraan di kampus, di mana ancaman diskriminasi masih begitu besar?

Penjelasan nomor dua penuh tanda tanya. Kemesraan hetero masih dapat ditolerir, sementara yang LGBT tidak? Kemesraan LGBT dua kali lipat lebih merusak moral dibandingkan kemesraan hetero? Apa tolok ukurnya? Apakah dua orang pria yang bergandengan tangan itu setara dengan sepasang muda-mudi hetero yang berciuman? Atau bagaimana? Atau dua-duanya tidak boleh?

Kalau yang ditakutkan adalah pertunjukan kemesraan di muka publik, kenapa tidak bikin pernyataan anti-kemesraan saja? Dan lebih parah lagi, kenapa hal ini dimunculkan dalam tanggapan terhadap keberadaan SGRC UI, sebuah komunitas yang jelas-jelas membawa nama kajian akademik dan dukungan sosial, bukan biro jodoh atau semacamnya?

Jika pun hubungan-hubungan romantis non-hetero terjadi di dalamnya—selayaknya hubungan romantis, hetero maupun non-hetero, dapat terjadi di organisasi manapun—bukannya itu memang wajar?

Hal ini menjadi krusial dalam konteks sebuah bangsa yang baru terkena serangan bom belum ada setengah bulan lalu. Mungkin kedua kejadian ini terkesan sedikit jauh berbeda, tapi coba kita lihat dulu.

Dalam polemik teror, selalu ada dua tema besar yang terbit: Pertama, didiklah generasi muda dengan pendidikan moral yang baik agar tak ada lagi salah tafsir agama dengan interpretasi-interpretasi penuh kekerasan. Kedua, tingkatkanlah kerjasama dengan pemerintah agar terorisme dan akar-akarnya mampu diberangus habis.

Saya rasa pernyataan Menristek Dikti telah membuktikan pada kita betapa kedua lini logika ini tak lagi layak dipegang. Pertama, apa tolok ukur pendidikan moral yang baik? Apa tidak mengebom sana-sini itu cukup? Bagaimana jika kita tidak mengebom sana-sini, rajin belajar dan gemar menabung, tapi kebetulan saja memiliki ketertarikan seksual pada sesama jenis? Apa lantas sikap moral kita merupakan racun perusak bangsa, sehingga kita tidak boleh menemukan romansa di kampus perguruan tinggi manapun di Indonesia?

Bagaimana dengan Bapak M. Nasir sendiri yang dengan begitu flamboyannya memamerkan diskriminasi terhadap suatu golongan bangsa? Apakah dengan begitu kita dapat berkesimpulan pendidikan moral beliau baik? Lagi-lagi, siapa punya kewenangan ukur?

Terorisme selalu berawal dari diskriminasi. Tujuan mereka adalah untuk membersihkan dunia dari kaum kafir yang korup moralitas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, Bapak Menteri kita ingin membersihkan kampus-kampus dari kaum LGBT yang asusila dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.

Tidak seekstrem bom, mungkin. Tapi lihat alur logikanya yang sama persis. Kata "LGBT" dapat diganti oleh kata apapun, dan kita masih bisa cium dengan jelas bau ekstremisme kanan dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Lantas apakah salah jika pernyataan Bapak M. Nasir kita kategorikan sebagai propanganda ektremis versi mini?

Kita bisa bayangkan, sekarang, ribuan mahasiswa anti-LGBT yang tadinya hanya bergerak sebatas diskriminasi dari kata-kata dan gurauan, kini menjadi berkobar semangatnya untuk turun dan melakukan intimidasi agar kaum LGBT benar-benar tidak lagi menginjakkan kaki di kampus mereka. Kan tindakan mereka sesuai kehendak menteri? Mereka cuma jadi warga negara yang baik dan mendukung pemerintahnya!

Selamat, Pak. Anda telah sukses menyulut api kebencian yang lebih besar lagi di antara para mahasiswa Indonesia. Semua atas nama kualitas pendidikan yang lebih susila dan sesuai dengan norma Indonesia, bukan?

Inilah negara kita, wajah-wajah kebijakannya, roda-roda gigi yang bergulir lambat di balik otaknya. Mungkin memang tidak semuanya, tapi, terlepas dari satu-dua suara, apa kita lihat oposisi berarti dari tokoh pemerintah lainnya? Bukan urusan mereka, mungkin, ya?

Pemerintah yang seperti inikah yang ingin kita percayakan dengan pemberantasan terorisme? Pemerintah yang hanya bisa mengganti satu bentuk teror dengan bentuk teror yang lebih kecil, bukan terhadap kaum A tapi terhadap kaum B, bukan dengan bom tapi dengan pembedaan hak dan derajat, sekadar menggantikan kebencian berdasarkan agama dengan kecurigaan berdasarkan norma-norma susila?

Kita bisa—dan patut—meminta para menteri kita menarik kembali ucapan-ucapan diskriminatif mereka. Yang satu ini, khususnya. Tapi, dalam gambaran lebih besar, mungkin sudah waktunya kita pensiunkan semua perbincangan tentang moralitas dan norma-norma kesusilaan ini.

Kalau argumentasi sudah dimulai dengan asumsi posisi moral yang lebih superior, perdebatan tak akan ada ujungnya. Tak ada otoritas moral tunggal yang dapat disetujui semua orang. Bukan sikap-sikap itu yang kita butuhkan untuk bernegara.

Yang kita butuhkan adalah pemikiran kritis, dan tempat-tempat yang mendukung pemikiran dan dialog kritis. Kelompok dukungan dan pusat riset seperti SGRC UI, resmi maupun tidak, serta kelompok-kelompok sejenisnya yang mampu menyuarakan hak-hak mereka yang termarginalisasikan oleh pemerintah yang makin lama makin menganut pola-pola pikir ekstremis sayap kanan.

Bapak Menteri kita mengatakan bahwa "Kampus terbuka lebar untuk segala kajian, edukasi, yang bertujuan untuk membangun kerangka keilmuan. Termasuk kajian mengenai LGBT dan lain-lain."

Tentu. Selama mereka tidak bersuara dan meminta legitimasi negara. Selama mereka tidak membangun kelompok dukungan. Selama mereka tidak menjalin hubungan romantis di kampus. Selama mereka tidak menjadi subyek yang berdaulat. Selama mereka bisu.

Pendidikan tinggi seharusnya bercita-cita menjadikan manusia lebih manusiawi, masyarakat lebih setara, individu-individu lebih kritis dan mandiri.

Ironis, bahwa, dengan jabatan yang mengandung frasa "pendidikan tinggi," Bapak Menteri kita agaknya gagal memahami esensi kedua kata tersebut.

Penulis adalah seorang komikus dan penulis lepas. Komik bulanannya, Not My Hero, bisa dibaca di majalah Kosmik.

Editor's Pick

Add a Comment