Op-Ed: Dana Aspirasi atau Dana Masturbasi?

Sebelas triliun Rupiah yang dipertaruhkan antara aspirasi rakyat dan delusi dewan.

Oleh
Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta. Davidelit

Agaknya sudah menjadi syarat pergaulan masyarakat Indonesia bahwa kita harus sinis terhadap para wakil rakyat. Semua dana adalah potensi korupsi, dan semua politik adalah politik uang.

Belakangan ini, contohnya, kita sering mendengar polemik tentang "Dana Aspirasi" yang diajukan DPR. Reaksi dari seluruh kalangan masyarakat seragam: Jangan sampai dana itu dikabulkan. Tak peduli itu dana apa dan buat apa. Pokoknya jangan sampai diturunkan.

Kenapa? Korupsi, pastinya. Apa lagi?

Oke, sekilas tentang Dana Aspirasi. Sebetulnya apa itu? Seperti namanya, dana ini adalah dana yang diajukan oleh DPR agar masing-masing dari 560 anggotanya mendapat Rp 20 miliar untuk membangun wilayah yang diwakilinya--baik infrastruktur, fasilitas umum, ruang publik, maupun yang lainnya. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mewujudkan aspirasi rakyat, dong?

Kenapa tidak pakai yang sudah ada saja? Menurut mereka, yang ada masih jauh dari mencukupi. Siapa yang bisa membangun daerah dengan Rp 10,5 juta per bulan? Para anggota DPR butuh 150 kali lipat lebih besar.

Oke, tapi pastinya dana APBN yang ada di luar anggaran penyerapan aspirasi juga sudah mencakup pembangunan daerah, dong? Kalau soal itu, menurut wacana Dana Aspirasi ini, yang jadi masalah adalah birokrasi. Wilayah-wilayah pembangunan nantinya dapat membangun dengan lebih efisien tanpa harus melobi ke Jakarta.

Masalahnya, karena lebih dari separuh anggota DPR berasal dari Jawa, wilayah-wilayah yang konon ingin membangun daerah dengan lebih efisien ini juga lebih dari separuh terpusat di pulau Jawa. Jadi intinya DPR berencana menghabiskan triliunan rupiah untuk, lagi-lagi, membangun pulau Jawa.

Ini saja sudah lucu. DPR berfungsi sebagai badan legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Sementara mereka memang bisa mengusulkan program pembangunan daerah yang mereka wakili, wacana pengelolaan dana pembangunan yang dihitung per anggota DPR tampak sedikit ganjil, dengan potensi besar untuk bertabrakan dengan badan eksekutif negara.

Yang lebih lucu lagi adalah reaksi para anggota DPR setelah Presiden mensinyalir penolakan Dana Aspirasi ini. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menuduh bahwa penolakan ini juga berarti keengganan mendengarkan suara rakyat. Politikus Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyatakan Presiden melanggar UU yang menyatakan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak menerima dan memperjuangkan usulan program pembangunan daerah pemilihan. Sementara politikus PKS, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa penolakan ini terlalu cepat dan berbau politis.

Ini pertanyaan saya: Mereka-mereka yang membela Dana Aspirasi habis-habisan dan merengek saat pengajuannya ditolak ini, apa benar, mereka percaya pada kata-kata mereka sendiri? Apa benar mereka percaya bahwa mereka sungguh-sungguh menyuarakan aspirasi rakyat dan menegakkan undang-undang?

Jika iya, berarti mereka delusional. Jelas-jelas mereka tahu bahwa hampir seluruh suara rakyat di media massa dan media sosial selalu membuat mereka bahan olok-olokan. "Jadi anggota DPR" hampir sinonim dengan merelakan kemunduran karir demi kaya cepat. Tentu, tidak semuanya seperti itu, tapi kita sedang berbicara tentang hegemoni pendapat masyarakat di sini.

Jika tidak, berarti mereka munafik. Sudah jelas-jelas tahu bahwa rakyat tak ada yang percaya pada tindakan dan perkataan mereka, sekadar memilih karena uang saku dan kaos gratis di momen pemilu lalu. Sudah jelas-jelas tahu begitu tapi masih berani mengklaim bahwa mereka benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat.

Satu hal yang jelas: Kita sudah benar-benar kehilangan kepercayaan pada DPR. Lalu apa yang harus dilakukan?

Mari kembali ke gagasan Dana Aspirasi sejenak. Sejujurnya, jika kita bersedia mendengarkan secara terbuka dan tanpa pretensi, ada beberapa gagasan yang menarik dan, sesungguhnya, cukup progresif di sana. Pemberian dana pembangunan yang dapat dikelola masing-masing daerah secara mandiri bisa jadi sebuah langkah maju untuk memajukan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, tanpa harus diperlambat oleh berbagai birokrasi yang rumit.

Hanya saja, kita sama sekali tidak percaya jika dana itu dikelola oleh DPR, dibagikan dan dihitung per anggota. Di tangan mereka, setiap dana dihiasi potensi korupsi, setiap pembangunan diselimuti kemunafikan. Masalahnya bukan programnya, tapi orang-orangnya.

Suasana sebuah sidang paripurna di dalam Gedung DPR. (Sekneg RI)

Salah siapa ini? Oke, bapak-bapak yang mengaku sebagai wakil kami, mungkin itu sebagian salah masyarakat yang memang sudah terlalu enggan berpikir, enggan memilah-milah mana yang mungkin baik, mana yang mungkin buruk. Tapi kami pun enggan berpikir juga bukan tanpa alasan: Setiap kali kami berpikir, yang kami temukan selalu kelakuan buruk dan kesalahan sistemik. Mungkin sebagian juga salah media massa yang selalu menjadikan DPR sebagai bulan-bulanan. Tapi, kalau sejak awal tak ada blak-blakan dana fasilitas super mewah ini-itu ditambah kasus suap dan korupsi yang seolah tak ada habisnya, DPR juga tak akan terus menerus jadi bahan olok-olokan, bukan?

Kalau berbicara aspirasi, menurut saya aspirasi rakyat Indonesia yang paling besar cuma satu: Punya wakil rakyat yang bisa benar-benar dipercaya saat kita menaruh triliunan rupiah di tangannya.

Saya sadar hal itu sudah menjadi klise sekarang--siapa yang tak tahu kalau semua orang ingin wakil rakyat yang bisa terpercaya? Saya sendiri tidak ingin menjadi orang yang naif, tapi saya ingin percaya bahwa masih ada potensi bagi Indonesia untuk kembali percaya pada politik dalam negerinya sendiri.

Kita sudah menghajar DPR habis-habisan dalam berbagai kesempatan dan berbagai wacana kita dalam bermasyarakat, mulai dari kritik sungguhan hingga drama dagelan. Terlalu mudah untuk sekadar mengibaskan tangan dan berucap "halah" terhadap segala momen pengajuan dana dari para wakil rakyat yang sudah kelewat tajir bagi standar sebagian besar rakyatnya.

Orang bilang, bicara itu mudah. Yang susah adalah melakukan. Tapi, menurut saya, yang lebih susah daripada melakukan adalah berpikir. Berpikir sebelum bicara dan melakukan. Berpikir sebelum tertawa.

Sikap para anggota DPR yang entah delusional, entah munafik jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka sama-sama enggan memikirkan rakyatnya, sebagaimana rakyat juga enggan memikirkan politik bangsanya yang sudah terlalu karut-marut. Kita semua sibuk tertawa: Rakyat menertawakan para wakilnya, sementara para wakil tertawa bersama kekayaannya.

Orang bilang semua ini butuh ketegasan dan revolusi mental, pendidikan karakter dan pembangunan moral. Banyak yang bilang semua itu dimulai dari agama dan hati nurani masing-masing individu.

Mungkin ini masalah pribadi saya yang kurang pandai soal hal-hal abstrak yang bijak seperti itu, tapi kalau buat saya, saya lebih ingin tinggal dalam masyarakat yang bisa benar-benar mengandalkan transparansi dan gerakan sosial yang demokratis untuk menciptakan pemerintah yang bersih, dibandingkan tinggal dalam masyarakat yang harus selalu menebak-nebak kebaikan hati sekian ratus petinggi negara demi secercah harapan akan kepercayaan.

Itu aspirasi saya. Kalau ada para wakil yang hendak mengajukan dana agar dirinya dan kawan-kawannya bisa lebih dimonitor secara lebih transparan dan blak-blakan oleh rakyat, kalau ada para wakil yang mau merancang program agar kekuasaan, kenyamanan, dan kekayaan pribadinya dikurangi demi memberikan suara dan hak keputusan lebih bagi rakyat, mari, sini, saya dukung!

Saya rasa saya tidak sendiri jika berpikir bahwa apa yang layak disebut "Dana Aspirasi" seharusnya berwujud demikian.

* Penulis adalah kritikus, kartunis, dan pembuat cerita. Ini merupakan tulisan pertamanya untuk RollingStone.co.id, isyunya memang terkesan telat, namun tak mengapa, selalu ada waktu selamanya untuk mengolok para anggota DPR tercinta. Ikuti aksinya di medium.com/@bonni07.

Editor's Pick

Add a Comment